Senin, 03 Juni 2013

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Permendagri No. 59 tahun 2007 )

Keluarnya peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menimbulkan angin segar bagi PNS dan dunia olahraga. PNS yang berprestasi dan memiliki kinerja baik dapat diberikan tambahan tunjangan kesejahteraan. Sementara klub sepakbola yang selama ini dilarang dibiayai oleh APBD, dalam permendagri yang baru ini diperbolehkan jika keuangan daerah memang mampu.

Memacu Prestasi Kerja
Dalam pasal 39 ayat (1) dinyatakan bahwa pemda dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara pada ayat (7a) dijelaskan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.
Tentu saja tambahan penghasilan ini dibingkai dengan ketentuan yang cukup ketat sebagaimana disebutkan pada ayat (2) pasal 39 yaitu tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
Artinya, tambahan penghasilan tersebut harus selektif dan tidak boleh dipukul rata diberikan kepada seluruh PNS. Ketentuan ini cukup fair, karena dapat memacu prestasi kerja para PNS. Sebaliknya PNS yang bermalas-malasan tidak akan mendapat apa-apa dari peraturan ini. Karena itu, peraturan kepala daerah yang mengatur tentang kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana diamanatkan pada ayat (8) pasal 39 permendagri ini harus segera dikaji dan ditetapkan sehingga tidak menimbulkan kecemburuan bagi diantara PNS.
Sebagai contoh, propinsi Gorontalo termasuk yang awal menerapkan permendagri ini. Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad telah menetapkan tambahan tunjangan ini dalam bentuk tunjangan kinerja daerah (TKD) yang besarnya bisa sampai 300% dari gaji. Sehingga PNS yang bergaji Rp 1,2 juta per bulan bisa mendapatkan tambahan penghasilan hingga Rp 4,2 juta per bulannya jika ia berprestasi, memiliki profesi langka dan pertimbangan obyektif lainnya.
Sementara itu, anggota komisi A Iman Nugraha mengingatkan perlu pengkajian yang lebih mendalam soal kenaikan tunjangan PNS itu. Menurut Iman, di satu sisi kenaikan tersebut akan memperbaiki ekonomi PNS, tapi juga harus melihat kemampuan daerah, dalam hal ini pendapatan asli daerah (PAD) maupun APBD.
Masalah lain, jelas dia, hingga saat ini belum ada keseimbangan antara kinerja dengan gaji yang diterima PNS. Apalagi banyak PNS yang belum memiliki disiplin tinggi, terkait waktu kerja yang diberikan tidak optimal.
Iman lantas mencontohkan waktu pulang. “Terkadang PNS pulang sebelum waktunya, padahal pekerjaan masih banyak. Nah, saat ada kenaikan gaji dan tunjangan nanti kinerja PNS harus benar-benar bagus,” tegasnya, seraya mengingatkan agar kenaikan tunjangan PNS tidak dicampuradukkan dengan agenda politik.
Transparansi
Analisa cukup menarik juga datang dari Tim The Jawa Pos Institute of pro Otonomo. Menurut LSM yang berafiliasi pada salah satu koran terbesar di Jawa itu, permendagri membawa kabar baik yaitu terdapat peluang meningkatnya transparansi informasi APBD. Sebab, Permendagri 59/2007 menambahkan satu ayat dalam pasal 116. Ayat (4a) pasal 116 berbunyi, Untuk memenuhi asas transparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi Perda APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.
Pada tataran implementasi, ketentuan tersebut mungkin akan memunculkan persepsi yang berbeda antara pemerintah daerah dan masyarakat. Bagi pemerintah daerah, pengumuman ringkasan APBD bisa saja dianggap sebagai pemenuhan terhadap ketentuan tersebut. Tetapi, masyarakat bisa saja menganggap hal itu belum memenuhi unsur penginformasian substansi perda APBD. Di sinilah komitmen transparansi suatu daerah akan dapat diukur.
Hibah dan Bantuan Sosial
Perubahan lain terkait dengan kelonggaran dalam pengaturan belanja hibah dan bantuan sosial. Sebagaimana diketahui, ketentuan mengenai belanja hibah dan bantuan sosial dalam Permendagri 13/2006 sempat menjadi polemik di masyarakat. Pasalnya, Permendagri 13/2006 mengatur bahwa kedua belanja tersebut baru boleh dialokasikan setelah pemerintah daerah dapat memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Klub sepak bola yang pembiayaannya banyak bergantung kepada APBD paling merasakan dampak ketentuan tesebut. Begitu juga, beberapa organisasi swasta atau kelompok masyarakat yang hidup matinya bergantung kepada kucuran dana APBD.
Derasnya kritik dan tuntutan revisi ketentuan ini, tampaknya, membuat Depdagri sedikit melunak. Prasyarat terpenuhinya seluruh kebutuhan belanja urusan wajib sebelum daerah mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial pun dihapus. Sebagai gantinya, Permendagri 59/2007 menambahkan satu klausul yang lebih longgar.
Misalnya, pasal 42 ayat (4a) yang mengatur tentang belanja hibah. Klausul itu berbunyi, “Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas, dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.” Dari perspektif politik, perubahan ketentuan tersebut tentu akan sangat menguntungkan kepala daerah. Sebab, diakui atau tidak, klub sepak bola dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu selama ini telah menjadi sayap politik kepala daerah dalam meraih atau mempertahankan dukungan.
Sementara dari perspektif keadilan, permendagri ini mendatangkan kecemburuan cabang olahraga lainnya. Alasannya, kenapa hanya untuk olahraga sepakbola? Bukankah masih banyak cabang olahraga lainnya yang membutuhkan kucuran dana dari APBD? Juga bidang-bidang selain olahraga pasti akan menuntut hak-haknya atas penggunaan APBD. Bukankah masih banyak sarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya yang kekurangan dana?
Namun demikian, masih membutuhkan waktu untuk menjawab apakah perubahan itu akan berdampak positif bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat atau justru sebaliknya. Sebagai ilustrasi, marilah kita bandingkan ketentuan yang termaktub dalam pasal 45 ayat (1) Permendagri 13/2006 dengan perubahannya dalam Permendagri 59/2007.
Dalam Permendagri 13/2006, ketentuan dimaksud berbunyi, “Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf (e) digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.”
Tetapi, unsur peningkatan kesejahteraan masyarakat justru dihilangkan dalam Permendagri 59/2007. Selengkapnya, bunyi ayat itu adalah “belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf (e) digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.”
Pertanyaannya, akankah perubahan itu membuat relasi pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan menjadi lebih sehat? Atau justru sebaliknya, prospek peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin sulit dicapai?